SIRTLH merupakan aplikasi pendataan dan pengelolaan proses penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Aplikasi digunakan untuk publikasi statistik agregat, pengajuan proposal oleh masyarakat, pemeriksaan dan verifikasi petugas, penetapan, pemantauan realisasi, serta pelaporan program. Kami menghormati privasi pemohon, penerima manfaat, dan pengguna internal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Penyelenggara dan pengelola data
Data dalam SIRTLH digunakan untuk penyelenggaraan layanan penanganan RTLH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui perangkat daerah yang berwenang. Pertanyaan atau permintaan terkait data dapat disampaikan kepada Dinas yang menangani perumahan/RTLH melalui saluran layanan resminya. Halaman ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti penjelasan lebih lanjut dari Dinas mengenai penanggung jawab dan tata kelola arsip.
2. Data yang dikumpulkan
- Identitas dan kontak: nama, NIK, nomor Kartu Keluarga, nomor telepon, informasi keluarga yang relevan, serta alamat calon penerima bantuan.
- Informasi rumah: desa/kecamatan, kondisi bangunan, status penguasaan lahan, koordinat lokasi bila diisi, serta dokumentasi foto rumah.
- Dokumen pendukung: foto atau berkas KTP, KK, surat tanah/bangunan, dan lampiran lain yang diperlukan dalam pemeriksaan pengajuan.
- Riwayat layanan: nomor registrasi, status pengajuan, hasil pemeriksaan, verifikasi, penetapan, realisasi, serta catatan petugas.
- Data akun petugas: nama, email, jabatan, instansi/wilayah kerja, hak akses, dan catatan aktivitas akun.
- Data teknis: alamat IP, waktu akses, informasi sesi/cookie keamanan, dan catatan sistem yang diperlukan untuk menjaga keandalan layanan.
3. Tujuan penggunaan data
Data digunakan untuk menerima dan menilai proposal, memeriksa kelayakan administrasi, mencegah pengajuan berulang yang tidak sesuai ketentuan, mendukung verifikasi lapangan, menetapkan penerima sesuai prosedur Dinas, memantau proses bantuan, menyusun laporan, memenuhi kewajiban administrasi pemerintahan, dan menjaga keamanan layanan. Pengajuan tidak menjamin seseorang memperoleh bantuan.
4. Dasar dan batas pemrosesan
Pemrosesan dilakukan untuk penyelenggaraan tugas dan pelayanan publik sesuai kewenangan instansi, kewajiban hukum yang berlaku, serta persetujuan ketika diperlukan. Persetujuan pada formulir pengajuan menjelaskan pemrosesan data untuk penanganan proposal RTLH; kewajiban arsip dan ketentuan hukum tertentu dapat tetap berlaku meskipun pemohon meminta penghapusan.
5. Siapa yang dapat mengakses
Identitas dan dokumen pribadi tidak dipublikasikan pada halaman statistik atau berita. Akses internal dibatasi berdasarkan kewenangan akun, peran, dan wilayah kerja, antara lain operator desa/kecamatan, tim pemeriksa/verifikator, admin, dan pejabat yang berwenang. Data dapat disampaikan kepada pihak berwenang atau penyedia layanan teknis yang terikat kewajiban keamanan apabila diperlukan dan dibenarkan oleh ketentuan hukum.
6. Penyimpanan dan pengamanan
Dokumen pengajuan disimpan dalam area penyimpanan privat dan hanya dapat dilayani melalui pemeriksaan hak akses. Aplikasi menggunakan autentikasi, kontrol peran dan wilayah, perlindungan sesi HTTPS, pembatasan permintaan tertentu, dan pencatatan proses. Upaya ini mengurangi risiko, tetapi tidak dapat menjamin keamanan mutlak. Pemohon diminta menjaga kerahasiaan nomor registrasi dan kode akses pelacakan.
7. Jangka waktu penyimpanan
Data dipertahankan selama dibutuhkan untuk tujuan layanan, pertanggungjawaban program, audit, dan kewajiban kearsipan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada janji penghapusan otomatis dalam jangka waktu tertentu. Perbaikan atau penghapusan data mengikuti verifikasi, kewenangan Dinas, dan ketentuan arsip yang relevan.
8. Hak pemilik data
Pemohon dapat meminta informasi, akses, koreksi, pembaruan, atau penanganan keberatan atas pemrosesan data pribadinya melalui Dinas yang berwenang, sesuai syarat dan pengecualian hukum. Demi melindungi pemohon lain, petugas dapat meminta bukti identitas dan hubungan dengan berkas yang dimohonkan sebelum memproses permintaan.
9. Cookie dan akses publik
Cookie sesi digunakan untuk autentikasi, keamanan formulir, dan menjaga kelangsungan sesi petugas. Pilihan tampilan, seperti mode terang/gelap, dapat disimpan pada perangkat. Statistik publik ditampilkan sebagai ringkasan dan tidak dimaksudkan untuk membuka identitas penerima secara individual.
10. Pembaruan kebijakan
Pemberitahuan ini dapat disesuaikan jika proses, fitur, maupun ketentuan layanan berubah. Versi terbaru akan tersedia pada halaman ini. Dasar hukum umum meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksana yang berlaku.